You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bupati Minta Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Patuhi Protokol Kesehatan
photo Suparni - Beritajakarta.id

Bupati Minta Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Patuhi Protokol Kesehatan

Bupati Kepulauan Seribu, junaedi meminta pelaku usaha di sektor pariwisata betul-betul mematuhi dan ikut melaksanakan pemgawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

Semua harus terlibat dalam pengawasan protokol kesehatan

Menurutnya, agar pengawasan protokol kesehatan bisa dilakukan secara maksimal  maka harus dilakukan semua pihak dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

"Semua harus terlibat dalam pengawasan protokol kesehatan jika ingin Kepulauan Seribu bebas dari COVID-19," ujarnya, Selasa (20/10).

Sektor Pariwisata di Kepulauan Seribu Kembali Menggeliat

Bupati meminta, pelaku usaha pariwisata agar tidak segan-segan menegur wisatawan yang tidak patuh protokol kesehatan saat berada di Kepulauan Seribu.

"Dicabutnya PSBB ketat ke PSBB transisi bukan berarti bisa mengabaikan protokol kesehatan. Kita wajib tetap dilaksanakan terutama 3M yakni, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak," terangnya.

Ia berharap, dengan dibukanya kembali sektor pariwisata di PSBB masa transisi ini bisa kembali meningkatkan perekonomian warga.

"Kita minta kerja sama dan kesadarannya agar semua sehat dan ekonomi semakin meningkat," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11127 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1335 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1263 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1261 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye976 personBudhi Firmansyah Surapati